Harian Deteksi– Kudeta yang terjadi di Niger, salah satu negara Afrika Barat, masih berlangsung hingga kini. Dalam informasi terbaru, junta yang merebut kekuasaan di Niger telah menuntut agar kepala misi diplomatik PBB di sana meninggalkan negara.
Junta tersebut memberikan waktu 72 jam agar pejabat tinggi organisasi tersebut pergi dari negaranya. Hal ini terlihat dari pernyataan dari kementerian luar negeri negara Afrika Barat yang dikutip Reuters pada Rabu (11/10/2023).
Pernyataan tersebut, tertanggal 10 Oktober, menuduh PBB menggunakan manuver licik yang dihasut oleh Perancis untuk mencegah partisipasi penuh Niger dalam Majelis Umum PBB bulan lalu dan pertemuan internasional lainnya.
Junta yang menggulingkan presiden Niger yang terpilih secara demokratis pada Juli lalu, juga telah mengusir tentara Perancis dan duta besar Perancis dari negaranya.
Junta militer yang merebut kekuasaan di Niger pada bulan Juli menyambut baik langkah tersebut. Pasalnya, para pendukung junta setiap hari telah mengadakan demonstrasi di depan Kedubes Prancis yang ada di ibu kota Niamey.
“Minggu ini kami merayakan langkah baru menuju kedaulatan Niger,” kata junta, dalam pernyataan yang dikutip kantor berita AFP.
Niger adalah salah satu dari beberapa bekas jajahan Prancis di Afrika Barat yang baru-baru ini diambil alih oleh militer setelah Burkina Faso, Guinea, Mali dan Chad. Kudeta terakhir terjadi di Gabon pada Agustus.
Komunitas Ekonomi regional Negara-negara Afrika Barat (Ecowas), yang didukung oleh Prancis, telah mengancam akan melakukan intervensi militer di Niger untuk mengembalikan jabatan Bazoum. Namun sejauh ini pihaknya belum bertindak.